Realisasi Kartu Indonesia Pintar Dinilai Banyak Masalah oleh Disdikpora Jepara

Sekretaris Disdikpora Kabupaten Jepara, Jawa Tengah [KlikFakta.com/016]

KlikFakta.com, Jepara – Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sempat disanjung-sanjung dan digadang-gadang bisa menyelesaikan persoalan dunia pendidikan di Indonesia. Faktanya, realisasi program tersebut menemui banyak masalah.

Itu seperti yang disampaikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Sebagai instansi pendidikan di lingkungan Pemkab Jepara, Disdikpora merasakan banyak kendala yang dihadapi dalam realisasi program tersebut.

“Banyak kendala yang terjadi dalam proses realisasi program KIP tersebut. Diantaranya, persoalan data yang digunakan pemerintah merupakan data lama, sehingga banyak yang tidak tepat sasaran. Selain itu juga persoalan proses manajerial yang langsung ditangani pemerintah pusat tanpa ada campur tangan daerah,” ujar Sekretaris Disdikpora Kabupaten Jepara, Ali Maftuh kepada KlikFakta.com di Jepara hari ini, Rabu (21/9/2016).

Menurutnya, data yang digunakan untuk mengukur siswa berhak menerima KIP atau tidak, salah satunya bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS), namun yang digunakan adalah tahun 2011. Itu bagi siswa yang masa sekolahnya hanya tiga tahun, tentu saja siswa tersebut sudah lulus.

Lebih lanjut ia mengemukakan, terkait manajerial yang langsung ditangani pusat juga banyak kelemahan. Sebab, pemerintah pusat tidak bersinggungan atau berhadapan langsung dengan pihak sekolah maupun siswa-siswi yang berhak menerima KIP.

“Seharusnya di tingkat daerah atau kabupaten, ada yang ditugasi untuk mengurusi itu. Ketika langsung ditangani pusat, akibatnya data yang ada dengan kondisi lapangan banyak yang tidak sesuai,” terangnya.

Ia mengemukakan, seharusnya ada kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah melalui Disdikpora untuk turut serta mengurusi berbagai hal untuk melancarkan program KIP agar sesuatu dengan tujuan yang ingin diwujudkan.

“Kami berharap ke depan ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Seperti program BOS yang selama ini berjalan lancar, itu lebih bagus,” katanya. [KlikFakta.com/016]