 |
| Menteri Keuangan Sri Mulyani |
KlikFakta.com, Nasional – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo membuat publik keheranan. Pasalnya Bamsoet meminta Presidan Joko Widodo agar memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani dari jabatannya.
Bamsoet beralasan Sri Mulyani sebagai bendahara negara kurang andal mengelola keuangan negara. Alasan lain, karena Sri Mulyani terus memangkas anggaran MPR untuk penanganan pandemi Covid-19.
Desakan juga diutarakan oleh Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad lantaran Sri Mulyani memotong anggaran MPR.
“Kami di MPR ini kan pimpinannya sepuluh orang, dulu cuma empat, kemudian sepuluh orang. Tapi anggaran MPR malah turun, turun terus,” kata Fadel melansir Tribunbisnis, Selasa (30/11/2021).
Anggaran APBN MPR tahun 2021 ditetapkan sebesar Ro 750,9 miliar. Anggaran ini dialokasikan untuk belanja pegawai 15,9 persen, belanja barang 83,5 persen, dan belanja modal 0,5 persen.
Anggaran tersebut ditetapkan karena pemerintah yakin pemulihan ekonomi pada tahun ini. Namun nyatanya Indonesia mengalami gelombang kedua Covid-19 karena varian delta, sehingga dilakukan refocusing anggaran.
Ini mengakibatkan MPR terdampak hingga anggarannya turun jadi Rp 657 miliar di outlook 2021. Artinya ada pemangkasan anggaran Rp 19,2 miliar tahun ini.
Pemangkasan tak hanya dialami MPR, tapi hampir semua kementerian dan lembaga merasakannya.
Atas pernyataan ketua MPR itu, Sri Mulyani angkat bicara. Dia memangkas anggaran MPR karena kebutuhan keuangan untuk penanganan pandemi. Tak hanya MPR, Menkeu menyebut pemerintah tak pandang bulu.
Aturan pemerintah mengharuskan seluruh anggaran kementerian/lembaga harus melakukan refocusing sampai empat kali.
Dana alokasi yang seharusnya diterima K/L itu digunakan untuk membantu penanganan Covid-19 mulai dari klaim pasien, vaksinasi, dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.
“Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM Level 4,” ucap Sri Mulyani.
Sri Mulyani turut menegaskan anggaran untuk pimpinan dan kegiatannya tetap didukung mekanisme APBN.
(MM)
