KlikFakta.com, KUDUS – Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menerima secara resmi Data Kemiskinan Kabupaten Kudus Tahun 2026 dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus, Eko Suharto di Pringgitan Pendapa Kudus, Selasa (10/11/2026). Berdasarkan data yang diterima bupati, angka kemiskinan di Kabupaten Kudus menurun, dari semula 6,59% menjadi 6,41%. Sedangkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 77,94% menjadi 78,61%.
Bupati Sam’ani mengapresiasi hal tersebut, pihaknya mengatakan semua ini berkat dukungan seluruh komponen masyarakat dan instansi terkait yang saling bersinergi dan berkolaborasi dalam pembangunan di Kabupaten Kudus.
“Alhamdulillah angka kemiskinan turun, IPM kita juga naik. Ini berkat dukungan seluruh pihak, termasuk dari program-program nasional,” katanya.
Dirinya terus berupaya melakukan berbagai perbaikan dengan mengkaji dan mengevaluasi kebijakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga Kabupaten Kudus dapat terus survive mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat.
“Kita akan terus lakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Semoga di situasi dan kondisi saat ini kita mampu survive,” harapnya.
Terkait program nasional, pihaknya bersama BPS Kudus juga akan melakukan survei terhadap dampak positif dan negatif dari Makan Bergisi Gratis (MBG) yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Kudus sehingga dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan.
“Terkait dampak MBG, Ketua Satgas MBG Mbak Bellinda juga sudah melakukan uji coba terkait prasmanan MBG. Nanti akan dilakukan survei lagi oleh BPS terhadap beberapa indikator tersebut,” jelasnya.
Pihaknya ingin dengan adanya event-event internasional yang ada di Kabupaten Kudus mampu meningkatkan geliat ekonomi di masyarakat. Tak terkecuali pada sektor informal (pekerjaan yang tidak tetap) seperti keberadaan PKL, ojol, maupun pekerja rentan lainnya meskipun menimbulkan dampak pro dan kontra di masyarakat.
“Adanya event internasional ini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meskipun ada pro kontra di masyarakat terkait sektor informal. Nanti Pak Sekda akan melakukan kajian agar dapat mengakomodir semuanya,” terangnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Kudus Eko Suharto menjelaskan bahwa indikator pengukuran angka kemiskinan merujuk pada sisi moneter (pengeluaran rumah tangga).
“Ketika daya beli terjaga, pendapatan tercukupi, maka angka kemiskinan dapat disimpulkan turun,” jelasnya.
Terkait upaya menjaga daya beli masyarakat, pihaknya berujar bahwa Pemkab Kudus telah mengambil langkah strategis dengan merangkul seluruh pelaku di sektor ekonomi agar dapat bersama meningkatkan prekonomian masyarakat.
“Seperti yang kita ketahui bersama, pak bupati sudah berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui sektor ekonomi dengan merangkul seluruh pelaku ekonomi,” ujarnya.
Editor: Saiful
