KlikFakta.com, JEPARA – Bupati Jepara Witiarso Utomo resmi mengonsolidasikan kendali penuh atas birokrasi Pemerintah Kabupaten Jepara dengan mengisi dua jabatan strategis eselon II yang sebelumnya dijabat pelaksana tugas (Plt). Langkah ini menandai babak baru penataan pemerintahan daerah di awal tahun 2026, dengan fokus utama pada percepatan dan efektivitas layanan publik.
Dua posisi kunci yang kini telah terisi definitif yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang dijabat Ferry Yudha Adhi Dharma Raharjo serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang diamanahkan kepada R. Eko Sulistiyono. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Gedung Shima, Kamis (5/2/2026).
Dalam sambutannya, Bupati Witiarso menegaskan bahwa pengisian jabatan tersebut bukan sekadar formalitas administratif, melainkan langkah strategis pemerintahan untuk memastikan mesin birokrasi berjalan solid, terarah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Ini bukan sekadar pelantikan. Ini adalah penguatan kendali pemerintahan. Formasi sudah lengkap dan tidak ada lagi alasan bagi pelayanan publik berjalan lambat,” tegas Witiarso di hadapan jajaran pejabat dan tamu undangan.
Menurutnya, Disdukcapil dan BKPSDM merupakan dua simpul vital dalam sistem birokrasi daerah. Disdukcapil bersentuhan langsung dengan hak dasar masyarakat, sementara BKPSDM menjadi motor pengelolaan aparatur sipil negara yang menentukan kualitas layanan secara keseluruhan.
Witiarso juga menegaskan bahwa dengan terisinya jabatan definitif, pola evaluasi kinerja akan diperketat. Ia menyebut loyalitas terhadap tugas, disiplin kerja, serta keberpihakan pada kepentingan masyarakat sebagai indikator utama dalam penilaian pejabat.
“Pejabat harus memahami bahwa jabatan adalah amanah. Tidak cukup hanya bekerja rutinitas, tetapi harus menghadirkan solusi dan kecepatan pelayanan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar menilai konsolidasi birokrasi ini sebagai langkah penting untuk memastikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak dalam satu irama dan satu komando.
“Dengan struktur yang lengkap, koordinasi antar-OPD akan lebih efektif. Ini penting agar program prioritas daerah bisa berjalan tanpa hambatan birokrasi,” kata Ibnu Hajar.
Ia menambahkan, pengisian jabatan strategis ini diharapkan mampu memperkuat sinergi internal pemerintahan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Pemkab Jepara.
Pemkab Jepara sendiri menargetkan akselerasi layanan publik berjalan lebih agresif pada tahun 2026, seiring dengan kendali penuh struktur pemerintahan yang kini berada langsung di bawah kepemimpinan kepala daerah. Pemerintah daerah berharap tidak ada lagi stagnasi kebijakan maupun perlambatan pelayanan akibat kekosongan jabatan strategis.
Dengan konsolidasi ini, publik kini menanti pembuktian nyata di lapangan: apakah janji percepatan layanan benar-benar terwujud dalam pelayanan administrasi yang cepat, aparatur yang profesional, serta kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Reporter: Aris.S
