klikFakta.com, JEPARA – Kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren terus menjadi perhatian serius para tokoh agama dan pengasuh pesantren. Hal ini juga menjadi sorotan KH M. Yusuf Chudlori serta Wakil Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Dr. Hj. Hindun Anisah, MA.
Sebagai partai yang memiliki basis kuat di kalangan pesantren, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui badan otonomnya, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perempuan Bangsa, menginisiasi kegiatan sosialisasi Modul Anti-Pencabulan di Kalangan Pesantren. Acara tersebut digelar di Gedung NU Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, pada Ahad (30/11/2025).
Kegiatan ini diikuti sekitar 750 peserta yang terdiri atas pengasuh pesantren, kiai, nyai, guru, serta para santri. Peserta berasal dari berbagai organisasi dan forum pesantren, antara lain JP3M, JMQH, RMI, FKPP, MP3I, KSJ, AKRAP, IKSAS, Alumni Tegalrejo, dan HIMASAL.
Pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang, KH M. Yusuf Chudlori, menegaskan bahwa semua pihak harus peduli terhadap persoalan kekerasan seksual di pesantren. Ia mengungkapkan, dalam halaqah di RRI Yogyakarta beberapa waktu lalu, sejumlah ulama menyampaikan adanya penurunan jumlah santri baru di beberapa pesantren besar di Yogyakarta dan daerah lain.
Menurutnya, penurunan tersebut dipengaruhi banyak faktor, seperti kondisi ekonomi, pilihan pendidikan umum yang semakin beragam, serta beasiswa di sekolah formal. Namun salah satu faktor signifikan adalah maraknya pemberitaan negatif mengenai pesantren.
“Tidak kita pungkiri, banyaknya berita negatif seperti kasus pencabulan oleh kiai, kekerasan, bullying, hingga pencabulan antar-santri, baik lawan jenis maupun sesama jenis, turut memberi dampak,” ujarnya.
Gus Yus menggambarkan bahwa di era keterbukaan saat ini, pesantren ibarat akuarium yang terlihat jelas segala aktivitas di dalamnya. Karena itu, pesantren harus terus berbenah.
“Masalah kecil jangan dibiarkan dengan alasan hanya persoalan oknum. Masalah yang tampak kecil bisa menjadi besar dan berdampak luas jika tidak ditangani,” tegasnya.
Sebagai bentuk respons, DPP PKB menyusun Modul Anti-Pencabulan di Pesantren, hasil diskusi para tokoh agama pada Agustus 2025. Modul tersebut dirancang sebagai panduan mengenali, mencegah, dan menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren.
“Modul ini menjadi rujukan penting untuk memperkuat upaya pencegahan,” kata Ketua DPW PKB Jawa Tengah.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPP Perempuan Bangsa, Dr. Hj. Hindun Anisah, MA, menegaskan bahwa pesantren harus menjadi ruang yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
“Ini wujud tanggung jawab moral dan spiritual kita untuk menjaga kehormatan para santri serta martabat pesantren,” ujarnya.
Menurut Pengasuh Pondok Pesantren Hasyim Asy’ari Bangsri, modul tersebut diperlukan sebagai alat edukasi dan pencegahan demi menjaga keselamatan santri dan keberlangsungan lembaga pesantren.
“Modul ini akan terus disebarkan ke berbagai pesantren,” tegas Bunda Hindun, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Rabithah Ma’ahid Islamiyyah PBNU.
Reporter: Aris S
