KlikFakta.com – Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Pertanian (Kementan) yang membahas tentang laporan keuangan Kementan 2024, di Gedung Nusantara, Komplek DPR RI, Jakarta, Rabu, (16/07/2025).
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri, mengusulkan Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, agar bekerja secara ikhlas, bukan mengedepankan pencitraan dalam memecahkan masalah di Kementan, utamanya terkait dengan beras oplosan.
“Komisi IV yang sekarang itu komisi yang cerdas dan ikhlas, tidak mau lagi mengadres masalah, Pak Menteri dengan cara-cara pencitraan saja,” ujar Rokhmin dikutip dari kanal YouTube TVR PARLEMEN pada Rabu, (16/07/2025).
“Sekali lagi, you are smart minister. Kita duduk bersama, kita harus addres pada akar masalahnya. Kasihan bangsa ini. Pengangguran membeludak. Kemiskinan kalau menurut Bank Dunia 68 persen,” lanjutnya.
Rokhim mengatakan bahwa banyak rakyat menderita, sehingga pemerintah terutama Kementan tidak kebanyakan pencitraan, kerja hanya hangat-hangat tahi ayam.
“Pemerintah cara bekerjanya hanya hangat-hangat tahi ayam, setelah diliput TV itu sudah selesai. Itu berdosa kita semua,” kata Rokhim.
Selain itu, menurut Rokhim Kementan bukan hanya sekedar mitra basa-basi. Oleh karenanya, ia meminta untuk menyudahi persoalan yang bersifat permukaan.
“Kementerian Pertanian bukan mitra basa-basi, jadi kita harus berbicara jujur dan blak-blakan. Mari kita sudahi hal-hal yang sifatnya permukaan,” pungkasnya.
Disisi lain, merespon tuduhan kerja yang hanya pencitraan, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, dengan tegas menyatakan bukan pencitraan. Buktinya, tersangka baik dari luar maupun pejabat Kementan banyak yang disikat, khususnya yang terlibat dalam praktik mafia pangan.
“Bukan pencitraan pak. Tahu Pak 11 kami hukum, tersangka eselon 2 di tempat kami DPO sekarang. Jadi bukan untuk dikenal publik Pak,” tegas Amran.
Amran pun menjelaskan rinciannya, bahwa ada 20 tersangka yang terlibat dalam kasus minyak goreng dan 3 tersangka di kasus pupuk palsu. Sedangkan untuk kasus beras oplosan, ada 212 merek beras premium dan medium hasil pemeriksaan di 13 lab di 10 provinsi, ditemukan tidak sesuai dengan mutu.
“Ini kami sudah kirim semua 212 ke Kapolri langsung tertulis. Kami sudah menyurat ke Kejagung ke Kapolri buka pencitraan Pak, itu bukan mazhab kami itu,” jelasnya.
Amran juga menjelaskan telah menindaklanjuti dan menagih siapa saja yang menjadi tersangka.
“Kami tindak lanjuti kami tagih mana yang tersangka. Kemarin tanggal 10 sudah diperiksa 26, laporan tadi malam karena kami pergi terus itu 40 akan diperiksa lagi,” imbuhnya.
(Ahmat Saiful)
