KlikFakta.com, REMBANG – Data semrawut menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Rembang dalam hal penanggulangan kemiskinan.
Untuk saat ini pemkab terus melakukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Wakil Bupati Rembang, Mochamad Hanies Cholil Barro’ mengaku sinkronisasi data antar level pemerintahan, masih menjadi tantangan dalam penanggulangan kemiskinan.
Berdasarkan data terakhir tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rembang mencapai 91 ribuan jiwa atau 14,02 % dari total jumlah penduduk
“Memang data inilah yang selalu menjadi masalah dalam upaya penurunan angka kemiskinan, karena tidak sinkron antara pemerintah daerah, provinsi, bahkan pusat. Nantinya akan ada pemutakhiran secara reguler,” ungkapnya, dilansir dari Radio R2B Rembang pada Sabtu (17/5/2025).
Langkah pemutakhiran ini merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Pihaknya berharap melalui data yang lebih akurat, intervensi kebijakan dan program bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran.
Menurutnya Pemkab Rembang juga sedang fokus melakukan sejumlah langkah untuk menangani masalah kemiskinan. Di antaranya percepatan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, penciptaan lapangan kerja lokal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program beasiswa dan pelatihan.
“Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan masyarakat, kami optimistis perubahan yang menyeluruh dan berkelanjutan akan terwujud,” tandas pria yang akrab disapa Gus Hanies ini.
Sebelum berangkat ibadah haji, ia berharap agar program-program prioritas, penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting, dapat berjalan sesuai target nasional.
“Doa terbaik untuk Kabupaten Rembang, termasuk dalam hal pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting. Kebetulan saya dipercaya sebagai ketua tim dalam kedua bidang tersebut. Insya Allah, saya tidak akan melupakan tanggung jawab ini,” tambahnya.
