KlikFakta.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, berencana untuk menertibkan kembali distribusi solar subsidi menyusul upaya penataan ulang penyaluran LPG 3 kg yang sempat menimbulkan kelangkaan di berbagai daerah.
Rencana ini diumumkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar 2025 di Jakarta, dilansir dari CNN Indonesia, dikutip Rabu (12/02).
Bahlil menilai bahwa distribusi solar subsidi saat ini belum tepat sasaran dan memerlukan perbaikan.
“Habis ini saya tertibkan lagi, bapak ibu semua. Saya tertibkan lagi adalah BBM, solar,” kata Bahlil.
Ia menyadari bahwa langkah ini berpotensi menimbulkan polemik, seperti yang terjadi saat pemerintah mengatur distribusi LPG 3 kg.
Meskipun demikian, ia menegaskan tidak akan gentar menghadapi pihak-pihak yang merasa dirugikan.
“Solar subsidi dipakai untuk industri. Saya tahu ini pemainnya pasti akan ribut lagi, tapi enggak apa-apa,” ujar Bahlil.
Bahlil menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan subsidi dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
“Kita sebagai orang Timur itu sekali layar berkembang, pantang surut untuk balik. Ini untuk kebaikan rakyat, bapak ibu semua,” jelasnya.
Ia juga mengajak kader Partai Golkar untuk mendukung kebijakan ini sebagai bagian dari perjuangan memastikan hak rakyat terpenuhi.
“Dan inilah kesempatan kita, Partai Golkar, untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak rakyat yang sesungguhnya,” imbuhnya.
Sebelumnya, pemerintah telah menata ulang penyaluran LPG 3 kg dengan menghapus rantai distribusi di tingkat pengecer karena banyak praktik permainan harga.
Dengan kebijakan ini, masyarakat hanya bisa membeli LPG 3 kg di pangkalan atau agen resmi. Bahlil menegaskan akan menindak tegas pelaku yang menaikkan harga di luar ketentuan.
“Kalau harga di pangkalan itu dinaikkan, izin pangkalannya dicabut, dikasih denda, dan kita bisa tahu siapa pemainnya,” ujar Bahlil pada Senin (03/02).
Kebijakan terkait LPG 3 kg ini sempat memicu kelangkaan di berbagai daerah, termasuk Jabodetabek, yang mengakibatkan antrean panjang di banyak pangkalan.
Presiden RI Prabowo Subianto kemudian menginstruksikan Bahlil untuk kembali mengizinkan pengecer berjualan LPG 3 kg guna mengatasi kelangkaan.
Sebagai informasi tambahan, mulai 1 Februari 2025, pengecer tidak lagi menerima distribusi LPG 3 kg dari Pertamina.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menjelaskan bahwa pengecer dapat menjadi pangkalan dengan mendaftarkan nomor induk berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Sistem ini terintegrasi dengan data kependudukan di Kementerian Dalam Negeri.
Perubahan skema distribusi LPG 3 kg ini bertujuan memutus mata rantai penyaluran yang seringkali tidak tepat sasaran. Ahmat Saiful
