KlikFakta.com, NASIONAL – Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menyoroti rencana sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memilih Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026. Menurutnya, pelaksanaan sidang tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan dua nama calon wakil presiden sesuai batas waktu yang ditentukan.
Hal tersebut disampaikan Mahfud melalui akun X pribadinya @mohmahfudmd, dilihat KlikFakta.com, pada Jumat (20/11/2026). Ia mengingatkan Presiden dan pimpinan MPR bahwa pengajuan dua nama calon wakil presiden harus dilakukan paling lambat 14 hari sebelum sidang digelar.
“Kepada Yang terhormat Presiden RI dan Pimpinan MPR RI. Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026,” tulis Mahfud dalam unggahannya.
Mahfud menjelaskan, persoalan tersebut berkaitan dengan perbedaan penghitungan tenggat waktu. Berdasarkan UU MD3 dan Tata Tertib MPR, ketentuan 14 hari yang dimaksud merupakan 14 hari kerja, bukan 14 hari kalender. Karena itu, ia menilai jadwal sidang perlu disesuaikan agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Mahfud pun menyarankan agar sidang MPR ditunda hingga 14 hari kerja sejak lembaga tersebut menerima dua nama calon wakil presiden dari Presiden. Langkah ini dinilai penting untuk menyelaraskan ketentuan UUD 1945, UU MD3, dan Tata Tertib MPR sehingga proses pemilihan wakil presiden tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.(AS)







