JEPARA, klikFakta.com – Seorang nasabah berinisial HIP (50) mempersoalkan perhitungan pelunasan kredit sebelum jatuh tempo di salah satu Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Jepara. Nasabah mengaku menerima sejumlah perhitungan dengan nominal berbeda dalam proses negosiasi pelunasan kredit.
Persoalan tersebut berlanjut ke jalur hukum setelah HIP melaporkan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan ke Satreskrim Polres Jepara.
HIP menuturkan, dirinya mengajukan kredit sebesar Rp135 juta dengan tenor 10 tahun. Selama 17 kali pembayaran angsuran, ia mengaku tidak pernah terlambat memenuhi kewajibannya.
Angsuran sebesar Rp3.285.000 per bulan tersebut, menurut HIP, dibayarkan melalui pendebetan langsung dari rekening miliknya di Bank Jateng.
“Ketika saya mengajukan pelunasan dipercepat sebelum jatuh tempo, pihak BPR memberikan rincian biaya yang menurut saya tidak masuk akal,” ujar HIP kepada awak media, Senin (16/11/2026).
Ia juga mengaku tidak menerima laporan rekening koran setiap kali transaksi pendebetan angsuran dilakukan.
HIP menjelaskan, pada 28 September 2026, dirinya menerima rincian perhitungan pelunasan dari pihak BPR.
Dalam rincian tersebut tercantum sisa pokok sebesar Rp117 juta, bunga Rp224,64 juta, dan denda Rp191.252. Setelah dikurangi tabungan sebesar Rp13,73 juta, jumlah yang disebut harus dibayarkan mencapai Rp328.101.252.
HIP mengaku mempertanyakan dasar penghitungan tersebut, terutama mengenai besaran bunga dan biaya yang dikenakan ketika kredit dilunasi sebelum masa tenor berakhir.
Menurut keterangannya, proses negosiasi kemudian melibatkan sejumlah pegawai BPR. Namun, ia menyebut nominal pelunasan yang disampaikan dalam proses tersebut berbeda-beda.
Pegawai berinisial H, menurut HIP, sempat mengajukan angka Rp225 juta kepada pimpinan. Sementara pegawai berinisial LA disebut menyampaikan perhitungan secara lisan sebesar Rp136 juta, pegawai berinisial E sebesar Rp115 juta, dan pimpinan berinisial E meminta pelunasan sebesar Rp130 juta.
“Perhitungan pelunasan dari pegawai berbeda-beda. Saya ingin mengetahui dasar dan ketentuan yang digunakan untuk menentukan angka tersebut,” ungkapnya.
Setelah melalui proses negosiasi, HIP mengaku akhirnya melakukan pembayaran sebesar Rp130 juta pada Rabu (21/10/2026).
Perbedaan nominal tersebut menjadi salah satu hal yang menurut HIP perlu mendapatkan penjelasan, khususnya mengenai komponen perhitungan dan dasar penetapan jumlah pelunasan.
Atas persoalan tersebut, HIP menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan.
Laporan itu disebut telah diterima Satreskrim Polres Jepara dengan nomor STPLP/912/X/2026/RESKRIM tertanggal 30 Oktober 2026.
Pelaporan tersebut merupakan langkah nasabah untuk meminta penelusuran atas persoalan yang dialaminya.
Meski demikian, laporan polisi tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana. Dugaan tersebut masih harus diuji melalui proses penanganan perkara oleh aparat penegak hukum.
Terpisah, seorang pengamat perbankan berinisial P turut menyoroti isi perjanjian kredit antara HIP dan BPR tersebut.
Menurut P, perjanjian kredit tertanggal 2 Mei 2025 memuat 11 pasal. Ia menilai terdapat ketentuan yang perlu dikaji lebih lanjut, terutama Pasal 7 mengenai pelunasan sebelum jangka waktu berakhir dan Pasal 11 ayat 5.
“Perjanjian kredit ini bersifat sepihak karena seluruh isi perjanjian dibuat oleh bank, sedangkan nasabah tinggal menandatangani. Model seperti ini sering disebut take it or leave it,” ujarnya.
Ia berpendapat, ketentuan pelunasan sebelum jatuh tempo semestinya dijelaskan secara transparan, termasuk mekanisme penghitungan sisa pokok, bunga, serta kemungkinan biaya atau penalti.
P juga merujuk pada Pasal 1338 KUHPerdata dan ketentuan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Menurutnya, isi perjanjian perlu dikaji untuk memastikan adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara bank dan nasabah.
Selain persoalan pelunasan, P turut menyoroti klausul yang disebut mengatur penguasaan buku rekening, kartu ATM, dan nomor PIN nasabah oleh pihak BPR.
“Petugas bank, termasuk direksi maupun staf, tidak seharusnya meminta atau mengetahui PIN nasabah. PIN merupakan informasi rahasia yang digunakan untuk menjaga keamanan transaksi,” tegasnya.
Menurut P, klausul tersebut perlu diperiksa berdasarkan dokumen perjanjian yang sebenarnya dan ketentuan perlindungan konsumen yang berlaku.
Pendapat tersebut merupakan penilaian narasumber. Penentuan sah atau tidaknya klausul perjanjian tetap memerlukan pemeriksaan terhadap dokumen dan ketentuan hukum yang relevan.
Persoalan ini memunculkan pertanyaan mengenai transparansi perhitungan pelunasan kredit sebelum jatuh tempo, termasuk dasar pengenaan bunga, denda, dan biaya lainnya.
Untuk memperoleh gambaran yang utuh, diperlukan pemeriksaan terhadap perjanjian kredit, jadwal angsuran, riwayat pembayaran, rincian pelunasan dari bank, serta bukti pembayaran akhir.
Kejelasan dokumen tersebut penting untuk mengetahui apakah perhitungan yang disampaikan telah sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.
Aris.s







