JEPARA,KLIKFAKTA.COM– Pemerintah Kabupaten Jepara mulai mendorong percepatan rencana pembangunan Terminal Kembang Pelabuhan Jepara. Proyek ini dibidik menjadi alternatif layanan logistik dan kepelabuhanan di Jawa Tengah, sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru bagi daerah.
Bupati Jepara, H. Witiarso Utomo atau yang akrab disapa Mas Wiwit, mengatakan pembangunan pelabuhan tersebut perlu didukung kajian pasar, teknis, dan ekonomi yang matang. Salah satu aspek utama yang tengah dihitung adalah potensi arus keluar-masuk peti kemas atau kontainer di wilayah Jawa Tengah.
Hal itu disampaikan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pembangunan Terminal Kembang Pelabuhan Jepara di Pendopo Kabupaten Jepara, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar, Asisten II Sekda Jepara Aris Setyawan, Direktur Utama PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) Noor Fuad, Penilik Kepelabuhanan Kementerian Perhubungan Anggoro, perwakilan bidang fasilitas kepabeanan dan cukai, serta Ketua Departemen Teknik Industri Universitas Diponegoro Dr. Singgih Saptadi.
Mas Wiwit menjelaskan, FGD tersebut merupakan bagian dari penyempurnaan dokumen studi kelayakan awal atau pre-feasibility study (pra-FS). Pemerintah daerah membutuhkan data aktual mengenai pergerakan kontainer, baik ekspor maupun impor, untuk mengukur potensi pasar dan kelayakan ekonomi pembangunan pelabuhan.
Karena itu, Pemkab Jepara mengajak perusahaan, pelaku usaha, serta instansi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Tengah untuk memberikan data terkait aktivitas kontainer.
“Data yang kami butuhkan cukup jumlah kontainernya saja, baik ekspor maupun impor. Tidak perlu mencantumkan nilai transaksi ataupun invoice. Data ini semata-mata untuk melengkapi kajian pra-FS dan mengukur apakah pembangunan pelabuhan di Jepara layak secara ekonomi,” ujar Mas Wiwit.
Ia menyebut, berdasarkan informasi awal yang disampaikan dalam forum, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang melayani sekitar 1,1 juta TEUs kontainer setiap tahun untuk aktivitas domestik maupun internasional. Sementara potensi arus kontainer di Jawa Tengah diperkirakan mencapai sekitar 2 juta TEUs per tahun.
Menurutnya, angka tersebut menjadi salah satu peluang yang perlu diteliti lebih lanjut untuk melihat kemungkinan Jepara mengambil bagian dalam aktivitas logistik dan perdagangan.
“Kalau potensi pasar Jawa Tengah mencapai 2 juta TEUs, sedangkan Tanjung Emas melayani sekitar 1,1 juta TEUs, tentu ada potensi pasar yang perlu kita pelajari. Ini menjadi peluang bagi Jepara untuk ikut mengambil bagian dalam mendukung aktivitas ekspor-impor dan logistik,” jelasnya.
Selain potensi pasar, kondisi perairan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kelayakan pembangunan Terminal Kembang.
Mas Wiwit menyebut kedalaman perairan sekitar 12 meter menjadi kebutuhan yang perlu diperhitungkan agar pelabuhan dapat melayani kapal berukuran besar, termasuk kapal dengan kapasitas hingga 8.000 TEUs.
Ia juga menyampaikan bahwa perairan di sekitar PLTU Tanjung Jati B memiliki kedalaman sekitar 15 meter. Kondisi tersebut dinilai sebagai potensi geografis yang perlu diteliti lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian lokasi dengan persyaratan teknis kepelabuhanan.
Menurutnya, jika didukung kedalaman dan fasilitas yang memadai, pelabuhan di Jepara berpeluang menjadi alternatif layanan bagi pelaku usaha di Jawa Tengah.
Persoalan efisiensi pengiriman barang juga menjadi salah satu alasan pengembangan pelabuhan tersebut. Mas Wiwit mengungkapkan, berdasarkan informasi dari pelaku usaha, keterlambatan pengiriman melalui Pelabuhan Tanjung Emas saat ini dapat mencapai enam hingga 16 hari.
“Ini menjadi salah satu peluang bagi Jepara. Jika kita mampu menghadirkan pelabuhan dengan fasilitas dan kedalaman yang memadai, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi logistik dan memberikan pilihan layanan yang lebih baik bagi dunia usaha,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Mas Wiwit menyampaikan bahwa PT Krakatau Bandar Samudera telah menyatakan kesediaannya menjadi calon pemegang konsesi pengelolaan pelabuhan di Jepara.
Keterlibatan perusahaan yang telah mengoperasikan fasilitas kepelabuhanan di Banten tersebut diharapkan dapat mendukung persiapan proyek, terutama dalam proses menuju studi kelayakan penuh atau feasibility study (FS).
“Alhamdulillah, KBS sudah menjadi calon tunggal yang bersedia memegang konsesi. Ini menjadi salah satu langkah penting bagi ikhtiar kita mewujudkan pelabuhan di Kabupaten Jepara,” ungkapnya.
Meski demikian, rencana pembangunan masih membutuhkan tahapan kajian dan pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemkab Jepara berharap dokumen pra-FS dapat segera diselesaikan sehingga proses menuju FS pada 2027 dapat berjalan sesuai rencana.
Mas Wiwit juga menegaskan bahwa pengembangan kawasan pelabuhan harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan pesisir. Dengan demikian, manfaat ekonomi yang diharapkan dapat berjalan seimbang dengan perlindungan lingkungan.
Sejumlah perwakilan perusahaan yang hadir dalam FGD menyambut positif rencana tersebut. Mereka menilai keberadaan pelabuhan di Jepara berpotensi memberikan alternatif jalur distribusi, menekan biaya logistik, serta memperluas pilihan layanan pengiriman barang.
Melalui forum tersebut, Pemkab Jepara berharap memperoleh gambaran lebih komprehensif mengenai potensi arus barang, kebutuhan dunia usaha, serta kelayakan teknis dan ekonomi pembangunan Terminal Kembang.
Hasil kajian itu nantinya menjadi salah satu dasar dalam menentukan langkah pengembangan pelabuhan sebagai infrastruktur pendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi Jepara maupun Jawa Tengah.
Aris.s







