KlikFakta.com, KUDUS – Menuju tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel dan transparan, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menerima Entry Meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah terkait Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Pendapa Belakang Kabupaten Kudus, Rabu (18/2/2026).
Bupati Sam’ani menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada tim pemeriksa BPK. Pemerintah Kabupaten Kudus, lanjutnya, memandang pemeriksaan sebagai bagian penting dari proses pembinaan dan penguatan tata kelola keuangan daerah.
“Kami menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan ini sebagai bentuk sinergi dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Kudus berkomitmen untuk terbuka serta menyiapkan seluruh data dan dokumen yang diperlukan selama proses pemeriksaan,” ujar Bupati Sam’ani.
Bupati menegaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan, sekaligus sebagai langkah strategis dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sementara itu, Ketua Tim BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Hendro Pratomo, menjelaskan bahwa pemeriksaan interim difokuskan pada beberapa aspek utama.
“Pemeriksaan ini mencakup pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya, penilaian efektivitas sistem pengendalian intern, uji kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pemeriksaan substantif terbatas pada akun-akun berisiko seperti kas, belanja modal, dan aset,” jelas Hendro Pratomo.
Menurut Hendro, pemantauan tindak lanjut rekomendasi penting untuk memastikan adanya perbaikan berkesinambungan. Selain itu, evaluasi sistem pengendalian intern dilakukan guna menilai efektivitas pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset, serta mengidentifikasi potensi risiko signifikan dalam tata kelola keuangan.
Melalui pelaksanaan pemeriksaan ini, diharapkan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus semakin tertib, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif serta pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat.
