KlikFakta.com, REMBANG – Pemerintah Kabupaten Rembang resmi membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai tahapan awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2027. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan demi memastikan arah pembangunan daerah berjalan inklusif dan berkelanjutan.
Kegiatan ini digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Kamis (29/01/2026).
Kegiatan ini dihadiri jajaran Forkopimda, DPRD, perangkat daerah, akademisi, tokoh masyarakat, perwakilan organisasi kepemudaan, hingga elemen masyarakat sipil. Kehadiran lintas sektor ini diharapkan mampu memperkaya substansi perencanaan pembangunan daerah.
Bupati Rembang, Harno, secara langsung membuka forum dan menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan. Menurutnya, RKPD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan pedoman utama dalam menentukan arah kebijakan dan program pembangunan daerah ke depan dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat.
“Forum Konsultasi Publik ini merupakan forum penting sebagai ikhtiar membangun daerah dalam pembangunan yang terarah, partisipatif dan berkelanjutan. Forum ini memiliki makna strategis untuk memperoleh masukan dan saran dari masyarakat”, ujar Harno dalam sambutannya.
Harno menjelaskan, penyusunan RKPD 2027 berpedoman Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten 2025-2029. Ia juga menekankan bahwa fokus arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Rembang di tahun 2027 adalah pengembangan perekonomian daerah, termasuk ekonomi syariah dan pariwisata.
“Fokus arah kebijakan adalah pengembangan perekonomian daerah, termasuk ekonomi syariah dan pariwisata, didukung SDM produktif, tata kelola pemerintahan yang responsif dan insfratruktur yang matang”, jelasnya.
Dalam forum tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Rembang memaparkan kerangka awal RKPD 2027, termasuk isu strategis, arah kebijakan, serta prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus pemerintah daerah.
Kemudian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rembang memaparkan terkait pengelolaan keuangan, pendapatan pajak daerah, dan aset daerah.
Sejumlah peserta forum turut menyampaikan pandangan dan masukan, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, baznas, hingga pengembangan UMKM dan ekonomi kerakyatan. Masukan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD sebelum memasuki tahapan perencanaan selanjutnya.
Pemerintah Kabupaten Rembang memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan dalam forum ini akan dicatat dan dikaji secara komprehensif. Hasil Forum Konsultasi Publik selanjutnya akan menjadi dasar penyempurnaan rancangan awal RKPD 2027.
Reporter: Saiful
