klikFakta.com, NASIONAL – PDI-P secara tegas menolak wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Partai berlambang banteng itu menilai, mekanisme pemilihan tidak langsung berpotensi menggerus hak politik rakyat yang selama ini dijamin dalam sistem demokrasi Indonesia.
Melansir dari Kompas.com, Politikus PDI-P, Guntur Romli, menegaskan bahwa PDI-P tetap menginginkan pemilihan langsung. Menurutnya, pemilihan melalui DPRD justru akan menjauhkan rakyat dari proses politik yang seharusnya menjadi hak dasar setiap warga negara.
“Kami hormati sikap partai lain, tapi PDI Perjuangan tetap ingin pilkada langsung, tidak melalui DPRD,” ujar Guntur.
Menurut Guntur, efisiensi tidak dapat dijadikan alasan pemerintah dalam mengambil hak politik rakyat. Ia menilai, kabinet saat ini terlalu gemuk dan tidak ada efisiensi, seharusnya efisiensi dimulai dari elite-elite pemerintahan.
“Efisiensi tidak bisa dijadikan dalih untuk mengambil hak politik rakyat. Kabinet saat ini juga gemuk tidak ada efisiensi. Harusnya efisiensi dimulai dari pemotongan fasilitas dan biaya elite-elite pemerintahan, bukan dengan mengkebiri hak politik rakyat,” jelasnya.
Guntur menyebut wacana pilkada tidak langsung akan semakin menyakiti hati rakyat. Pasalnya, saat ini masih suasana prihatin, juga banyak bencana yang terjadi.
“Apalagi saat ini masih suasana prihatin, banyak bencana. Pilkada kalau lihat putusan MK masih 2031, buat apa dilempar saat ini, semakin menyakiti perasaan rakyat saja,” kata Guntur.
Sikap PDI-P yang menolak pilkada tidak langsung sejalan dengan posisi resmi PDI Perjuangan yang telah disampaikan secara terbuka ke publik. Selain itu, keterwakilan melalui DPRD tidak bisa menggantikan kehendak pemilih secara utuh.
Editor: Saif
