klikFakta, NASIONAL – Partai Gerindra menyatakan dukungannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung atau dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dukungan ini disampaikan seiring menguatnya kembali diskursus evaluasi sistem Pilkada langsung yang dinilai menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari biaya politik yang tinggi hingga potensi konflik horizontal di daerah.
Dalam sebuah dialog dalam program “Inside Politik” yang ditayangkan kanal YouTube CNN Indonesia pada Selasa (30/12). Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Sugiono menilai Pilkada Tidak Langsung bukan sebagai bentuk perampasan hak rakyat, namun lebih kepada memperbaiki dan menyempurnakan proses demokrasi.
“Kalo tadi dianggap sebagai merampas hak rakyat, saya kira tidak, yang kita lakukan adalah memperbaiki dan menyempurnakan proses dan mekanisme demokrasi”, jelas Sugiono.
Menurutnya, dalam nilai-nilai luhur Pancasila, terdapat sila tentang demokrasi yakni sila ke empat yang berbicara tentang perwakilan dan permusyawaratan. Nilai tersebut yang kemudian menjadi representatif dengan karakter dan budaya Indonesia.
Lebih lanjut, Sugiono menjelaskan bahwa secara tradisional, masyarakat cenderung menyampaikan aspirasi melalui tokoh yang dituakan, baik tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Hal itu yang kemudian diadopsi dalam sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia.
“Kita selalu mencari dan mendengar pendapat dari tokoh yang dituakan, entah itu tokoh agama, tokoh masyarakat. Kita menyampaikan aspirasi kepada tokoh-tokoh ini. Ini yang kemudian kita adope (adopsi)”, jelasnya.
“Kenapa kita tidak berdemokrasi dengan cara kita sendiri, nilai kita sendiri?”, sambungnya.
Menurutnya, tujuan demokrasi adalah untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, demokrasi tidak hanya dipandang sekadar vote untuk memilih pemimpin, dan berbicara bebas tanpa rasa takut.
“Jadi tidak bisa kemudian kita mengecilkan demokrasi hanya sampe kita bisa vote, bisa berbicara bebas tanpa rasa takut. Itu semua penting, tapi untuk apa? Demokrasi adalah cara, tujuannya adalah kesejahteraan”, jelas Sugiono.
Permasalahan Anggaran
Selama ini anggaran menjadi salah satu permasalahan yang muncul ketika Pilkada.
Sugiono mengungkapkan anggaran yang dialokasikan untuk Pilkada terbilang cukup besar. Ia mencontohkan di Pilkada 2024 menelan biaya sekitar 37 – 44 Triliun.
“Kalo kita liat anggaran, ini cukup besar. Di tahun 2024 angkanya 37 triliun sampai 44 triliun yang merupakan dana hibah pemerintah daerah untuk pelaksanaan pilkada”, ujarnya.
Sugiono mengkonversi sekitar 40 Triliun. Dana tersebut apabila di komparasi dengan yang dilakukan Pemerintahan Presiden Prabowo, kemudian dapat digunakan untuk memperbaiki atau merenovasi sekitar 40 ribu sekolah.
Polarisasi Pilkada
Pelaksanaan pilkada langsung memiliki kecenderungan terjadinya polarisasi yang dapat memecah belah, terutama di tingkat Kabupaten.
“Di beberapa tempat ada ekses-ekses pilkada yang kemudian menimbulkan polarisasi, perpecahan masyarakat, apalagi kalau pilkada kabupaten atau walikota”, jelasnya.
Tidak Meratanya Proses Demokrasi
Dalam proses demokrasi yang berjalan di Indonesia, terjadi ketidakpemerataan. Pasalnya, antara yang memilih dan dipilih cenderung lebih berat pada sisi yang dipilih, karena cost biaya yang dikeluarkan sangat besar.
“Proses pemilihan kepala daerah yang demokratis, artinya semua warga negara memiliki kesempatan memilih dan dipilih. Jadi kita tidak hanya melihat dari sisi pemilihnya saja, tapi juga yang dipilih”, ujar Sugiono.
“Saat seseorang memiliki keinginan untuk mengabdi pada masyarakat, untuk kemudian maju dalam satu kontestasi politik didaerahnya. Saat ini, dengan sistem yang seperti ini, dia berhadapan dengan biaya politik yang tinggi”, sambungnya.
Reporter: Ahmat Saiful
