klikFakta.com, JAKARTA – Bencana alam banjir bandang dan longsor di Sumatera (Sumut, Sumbar dan Aceh) telah menimbulkan kerugian besar. Tak hanya itu, banjir tersebut juga menimbulkan ratusan korban jiwa.
Greenpeace Indonesia menilai terjadinya bencana tersebut sebagai konsekuensi dari peringatan panjang yang diabaikan pemerintah. Organisasi lingkungan itu menegaskan bahwa kerusakan ekologis di Sumatera sudah diprediksi sejak satu dekade lalu, namun kebijakan tidak berpihak pada perlindungan lingkungan.
Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik menyebut setidaknya ada dua faktor besar penyebab bencana banjir di Sumatera. Pertama, cuaca ekstrem yang kerap dijadikan alasan resmi pemerintah. Kedua, kondisi ekologis yang disebutnya sudah rusak akibat pemberian izin yang tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Ia menilai kebijakan lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dan politik.
Dalam situasi bencana yang tengah terjadi, menurut Iqbal, harus ada menteri yang bertanggung jawab atas tragedi ini.
“Ini sebenarnya menteri harus ada yang mundur, harus ada yang minta maaf”, kata Iqbal sebagaimana dilansir dari YouTube Abraham Samad SPEAK UP yang tayang pada Rabu (03/12/2025) .
Menurut Iqbal, ada tiga menteri yang patut dimintai pertanggungjawaban. Mereka adalah Menteri ATR/Kehutanan Raja Juli Antoni yang berwenang dalam izin dan pengawasan kawasan hutan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menerbitkan izin tambang dan pemanfaatan hutan, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol sebagai pihak yang mengesahkan izin AMDAL.
“Ketika ada bencana seperti ini, berarti ada fungsi mereka yang tidak bekerja. Apakah fungsi pengawasan atau pengendalian. Atau mereka melakukan pembiaran. Pembiaran dalam administrasi itu sebuah kesalahan. Pura-pura tidak tahu,” ujar Iqbal.
Selain itu, Ia juga menegaskan bahwa rangkaian bencana banjir dan longsor di Sumatera tidak bisa lagi dianggap hanya sebagai fenomena alam atau takdir.
“Dalam situasi seperti ini, orang sering berkata: sudah, tidak usah mencari siapa yang salah. Tapi itu keliru. Kita justru harus tahu siapa yang salah. Kalau ada menteri yang tidak menjalankan tugasnya, harus ada yang mundur dan meminta maaf,” ujar Iqbal.
“Sering sekali kita menyebut banjir bandang, longsor itu sebagai bencana alam, takdir. Tentu kita sebagai orang yang beragama menerima itu, tapi kita harus mencari orang yang salah”, sambungnya.
Dengan gagalnya pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekologis. Greenpeace mengingatkan bahwa Pemerintahan Prabowo harus segera berbenah.
