klikFakta.com, Jepara – Pemerintah pusat dikabarkan tengah menyiapkan dana besar, sekitar Rp20 triliun, untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pengembangan sektor peternakan nasional. Anggaran jumbo itu rencananya digelontorkan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai langkah memperkuat pasokan daging ayam dan telur untuk kebutuhan program MBG.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Jepara, Junarso, menyampaikan harapan sekaligus kekhawatirannya. Ia meminta pemerintah pusat berhati-hati dalam merancang pola pelaksanaan program agar tidak justru meminggirkan peternak rakyat yang selama ini menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional.
Junarso: Jangan Sampai Peternak Rakyat Tersingkir
Junarso menegaskan bahwa peternak-peternak kecil selama ini telah memainkan peran besar dalam penyediaan bahan pangan, khususnya daging ayam dan telur, yang menjadi komponen utama dalam program MBG.
“Jika dana sebesar itu pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan kepada badan pangan atau BUMN pangan, saya khawatir hal ini akan mematikan usaha rakyat. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menjadi pemasok utama daging ayam dan telur serta berkontribusi terhadap ketahanan pangan,” ujar Junarso kepada wak media, Kamis (13/11/2025).
Ia menegaskan bahwa keberadaan peternak kecil harus dipastikan tetap menjadi bagian dari rantai pasok nasional, bukan malah tersingkir akibat intervensi korporasi besar atau praktek monopoli oleh lembaga tertentu.
Fokus pada Penegakan Aturan dan Perlindungan Harga
Dalam pandangan Junarso, pemerintah seharusnya tidak langsung terjun melakukan budidaya melalui BUMN atau lembaga di bawahnya. Yang lebih dibutuhkan saat ini adalah penegakan regulasi serta pemberian perlindungan nyata bagi peternak rakyat, terutama dalam hal kestabilan harga dan ketersediaan bahan baku.
“Pemerintah perlu menegakkan aturan yang jelas dan tegas. Selain itu, bantu peternak dengan program yang benar-benar berpihak kepada mereka agar harga daging ayam dan telur tidak dimainkan oleh para broker,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan harga seringkali dipicu oleh ulah para tengkulak dan pemain besar yang mempermainkan harga bibit maupun pakan. Dampaknya selalu dirasakan langsung oleh peternak kecil yang margin keuntungannya sangat tipis.
Usulan Junarso: Kunci Utama Ada pada Harga Bibit dan Jagung
Untuk memperkuat sektor perunggasan nasional, Junarso mengusulkan dua langkah strategis yang menurutnya jauh lebih efektif dibandingkan investasi pembesaran skala besar oleh BUMN.
-
Pengendalian harga impor bibit ayam (DOC) agar tidak terjadi lonjakan harga yang membebani peternak.
-
Menjamin ketersediaan jagung, sebagai bahan baku utama pakan, dengan harga stabil dan tidak dipermainkan oleh kartel pasar.
“Jika harga bibit ayam dan jagung terjaga, dengan harga yang layak dan stabil, maka harga daging ayam dan telur di tingkat pedagang maupun konsumen akan berada pada posisi yang wajar,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa kestabilan harga tersebut akan menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga peternak rakyat bisa tetap bertahan dan berkontribusi dalam program ketahanan pangan nasional.
BUMN Tidak Perlu Terjun ke Budidaya
Junarso juga mengingatkan bahwa lebih baik pemerintah tidak mengambil alih budidaya ayam secara langsung. Menurutnya, sektor tersebut sudah dikuasai dan digerakkan oleh masyarakat melalui peternakan rakyat dalam skala menengah dan kecil.
“Badan usaha pemerintah sebaiknya tidak masuk ke budidaya ayam. Serahkan kepada rakyat, kemudian lindungi mereka dengan kebijakan yang berpihak dan aturan yang tegas,” tegasnya.
Ia juga berharap pemerintah pusat melibatkan asosiasi peternak, pelaku usaha perunggasan, dan pemerintah daerah agar program MBG benar-benar tepat sasaran serta tidak menjadi sumber ketidakadilan baru bagi peternak kecil. (ADV)
