KlikFakta.com, KUDUS – Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Colo di Jalan Raya Kudus – Colo, Kecamatan Dawe baru mencapai 25 persen meskipun sudah berjalan selama 2 bulan.
Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke proyek faskes itu pada Selasa (14/10/2025).
“Sidak di Pustu Colo ini menjadi bagian dari upaya kami untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana. Saat ini progresnya baru sekitar 25 persen, jadi perlu kita dorong agar bisa lebih cepat,” ungkap Ketua Komisi D DPRD Kudus, Mardijanto, SE, MH ketika meninjau progres pembangunan bersama jajarannya.
Pihaknya berkomitmen terus memantau dan mengevaluasi perkembangan pembangunan hingga tuntas.
Ia menilai proyek ini memiliki urgensi tinggi karena akan memberikan kemudahan akses layanan kesehatan bagi masyarakat di kawasan pegunungan Muria.
Untuk memastikan pembangunan sesuai target, pihaknya meminta agar jumlah pekerja proyek agar ditambah, dari sebelumnya 12 orang menjadi lebih dari 20 orang.
“Karena waktunya tinggal dua bulan, kami minta pekerjanya ditambah dan kalau perlu lembur. Tapi kualitas bangunan tetap harus sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan,” tegasnya.
Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kudus, Ahmad Muhammad menuturkan pembangunan Pustu Colo ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang juga bersumber dari dana cukai, dengan nilai kontrak mencapai sekitar Rp900 juta.
Ia menjelaskan, pembangunan dimulai sejak 27 Agustus dan ditargetkan rampung pada 9 Desember 2025.
Dengan luas lahan mencapai hampir 1.000 meter persegi, Pustu ini nantinya diharapkan mampu menjadi pusat layanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh warga sekitar lereng Muria.
“Tujuan utama pembangunan Pustu ini adalah untuk mendekatkan akses layanan kesehatan kepada masyarakat agar bisa mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan layak,” jelasnya.
Ia menambahkan, pihak Dinkes terus mengingatkan pelaksana proyek agar mematuhi spesifikasi teknis dan memastikan kecukupan material serta tenaga kerja di lapangan.
“Kami ingin hasilnya optimal dan sesuai kontrak. Karena itu, pengawasan dilakukan secara berkala agar proyek bisa selesai tepat waktu dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya.
