KlikFakta.com – Program Makan Bergizi Gratis alias MBG memang jadi salah satu program unggulan yang dinanti masyarakat dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Seyogyanya, Makan Bergizi Gratis bertujuan memastikan gizi anak Indonesia tercukupi. Tujuan strategis untuk menyambut bonus demografi dan cota-cita Indonesia Emas 2045.
Namun belakangan masyarakat dibuat bertanya-tanya tentang cara kerja dan pengawasan program mulia ini.
Mengutip dari Kompas.com, sampai September 2025, sudah lebih dari 5.000 anak Indonesia yang mengalami keracunan akibat hidangan MBG.
Seruan Evaluasi
Usai kejadian keracunan yang terus berulang, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Pemerintah perlu evaluasi menyeluruh program MBG. KPAI usul hentikan sementara, sampai benar benar instrumen panduan dan pengawasan yang sudah di buat BGN benar-benar di laksanakan dengan baik,” ujar Jasra dalam keterangan resmi, Sabtu (20/9/2025), sebagaimana dilansir dari Kompas.com.
Ia menuturkan, pemerintah perlu menyadari dan peka dengan masalah dan kondisi kesehatan anak-anak yang menjadi penerima manfaat program MBG.
“Begitu juga bila mengalami situasi darurat, perlu alat alat terstandarisasi baik. Agar dapat di selamatkan, karena pertahanan mereka tidak sekuat kita,” lanjutnya.
Kemenkeu bakal alihkan anggaran
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan akan mengambil kembali anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis jika tidak bisa diserap secara maksimal.
“Kita bantu (penyerapan anggaran) secepatnya. Kalau enggak bisa juga kita ambil duitnya, fair kan? Daripada nganggur kan duitnya, kan saya bayar bunga juga,” ujar Purbaya dikutip Minggu (21/9) dari JawaPos.com.
Anggaran itu, katanya, bisa dialihkan penyaluran bantuan dengan bentuk bahan pokok.
“Saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap, atau ke masyarakat langsung seperti perluasan bantuan tadi ya, 2×10 kg beras, nantikan bisa diperpanjang di situ,” lanjutnya.
Menurutnya langkah ini untuk mempercepat penyerapan anggaran agar tidak menganggur hingga akhir tahun.
Pada kesempatan berbeda, Menkeu Purbaya menyampaikan jika hingga akhir Oktober penyerapan anggaran MBG belum optimal, Kementerian Keuangan akan melakukan perhitungan dan mengambil tindakan pengalihan.
“Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit atau untuk mengurangi utang,” kata Purbaya dalam Media Briefieng di Kantor Kemenkeu, Jakarta.
Ribuan Dapur Fiktif
Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengungkap dugaan 5.000 titik dapur SPPG fiktif.
Ia juga mengaku sudah pernah melaporkan soal dugaan jual beli lokasi titik dapur MBG ke BGN.
“Seperti yang pernah saya laporkan ke Bapak bahwa di lapangan ada oknum yang menjual lokasi titik. Ternyata kan benar, buktinya BGN melakukan kebijakan roll back yang akhirnya alhamdulillah ditemukan sekitar 5.000 titik fiktif,” kata Nurhadi, dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama BGN, Senin (15/9/2025), dilansir dari detiknews.com.
Ia juga menyingung permasalahan keracunan yang terus terjadi.
“Itu belum masalah-masalah lagi yang lain seperti keracunan yang masih sering terjadi,” sambungnya.
Terpisah, dalam keterangan tertulisnya, Nurhadi memaparkan cara kerja para penipu itu.
“Jadi ada oknum yang tahu sistem BGN, tahu dia cara daftarnya seperti apa dan pakai yayasannya dia. Setelah oknum ini mengunci titiknya, ternyata dia nggak bangun-bangun dapurnya, dan saat menuju 45 hari dijual-lah titik itu dengan ditawarkan ke investor,” paparnya.
Menurutnya perkara ini tak bisa dipandang remeh. Sebab, dia mengatakan program MBG telah menyerap anggaran cukup besar.
Ia juga menyoroti lemahnya mekanisme verifikasi dan pengawasan lapangan sejak awal.
“Bagaimana mungkin ribuan lokasi sudah terdaftar, tetapi tidak menunjukkan progres pembangunan meski melewati tenggat 45 hari,” ujarnya.
