KlikFakta.com – Akhir-akhir ini seruan pembubaran DPR muncul ke permukaan. Massa bahkan sampai turun ke jalan pada senin (25/08/2025). Unjuk rasa di Senayan, Jakarta, muncul setelah kontroversi kenaikan tunjangan rumah bagi anggota DPR sebesar 50 juta.
Hal tersebut dirasa kurang tepat dan sensitif, ditengah kondisi ekonomi masyarakat yang lesu nan sulit.
Fenomena yang terjadi tidak bisa hanya dibaca sebagai euforia sesaat di jagad dunia maya/digital. Ini merupakan jurang pemisah antara rakyat dengan wakilnya.
Dalam konteks politik, persepsi masyarakat sama pentingnya dengan fakta. Tak ayal, ketika rakyat merasa dikhianati, yang pada akhirnya dapat menyulut kemarahan rakyat dan memicu runtuhnya legitimasi lembaga politik.
Menyikapi isu tersebut, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013, Mahfud MD, memberikan tanggapannya dengan menyebut bahwa ‘pembubaran DPR’ sebagai suatu hal yg terlalu beresiko dan mengada-ada.
“Itu terlalu beresiko dan mengada-ada, kalau sampai minta DPR dibubarkan. Karena DPR itu instrumen konstitusi, instrumen sebuah negara demokrasi,” kata Mahfud MD dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official (27/08/2025).
Mahfud menyebut bahwa DPR dan partai di negeri ini buruk. Namun menurutnya jauh akan lebih butuh ketika tidak ada DPR dan partai.
“Saya sering mengatakan DPR kita ini buruk, partai kita buruk, tetapi jauh lebih baik kita mempunyai DPR yang buruk dan mempunyai partai yang jelek, daripada tidak ada partai, tidak ada DPR,” jelas Mahfud.
“Karena suatu negara demokrasi itu bahaya kalau tidak ada DPR, karena kalau penguasa tanpa diimbangi DPR itu bisa sewenang-wenang,” imbuhnya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa tetap harus ada evaluasi dan kritik kepada DPR.
“Kalau demokrasi ada DPR, seumpama buruk pun, masih ada waktu untuk mengevaluasi melalui pemilu, masih ada waktu kita untuk mengkritik,” ujarnya.
(Ahmat Saiful)
