Ijin Dangdut Sulit, PAMMI Jepara Mengadu ke Dewan

klikFakta.com, JEPARA – DPC PAMMI Jepara melakukan audensi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Jepara. Mereka mengadukan nasib lantaran mereka masih belum bisa pentas di malam hari.

Lukito, selaku ketua harian  PAMMI Jepara mengungkapkan, pihaknya yang merupakan musisi dan seniman juga punya hak untuk berkarya. Tapi dengan adanya pembatasan pentas seperti saat ini, pihaknya merasa dirugikan.

“Ini dibatasi untuk berkarya, serasa kita sebagai seniman kita belum merdeka. Padahal kita tidak pernah meminta bantuan pada pemerintah, kita ini mandiri tidak pernah minta bantuan pada pemerintah. Saya minta cuma pemerintah mendukung kita berkarya tanpa di batasi. Kita itu selalu mengikuti aturan kok, tapi mengapa kita selalu di korbankan dalam hal ini musisi dan seniman dangdut di Jepara,” terangnya.

Sementara itu, Ahmad Ja’far, Anggota DPRD Kab. Jepara dari fraksi Golkar mengatakan, pihaknya memang ingin bertemu dengan PAMMI dimana organisasi yang menaungi seniman musik Melayu atau dangdut.

“Saya pingin duduk bareng menampung apa keluhan para seniman dangdut. Saya pingin di Jepara itu ada perda tentang hiburan dan seni budaya dimana itu semua diatur. Ada klasifikasi hiburan, agar supaya statusnya jelas. Para seniman yang menaungi dinas pariwisata dan dewan kesenian daerah. Kalaupun sampai belum ada perda, kita akan perjuangkan supaya juga bupati bisa menerbitkan perbup,” jelasnya.

Pihaknya berharap para musisi dangdut yang di naungi PAMMI untuk bisa proaktif untuk berkomunikasi dengan para pihak supaya musisi di Jepara ini bisa mendapat apa yang di inginkan dan bisa pentas tanpa ada yang mempersulit.

“Kami juga akan melobi dengan pihak yang berkompeten untuk memperjuangkan perda supaya rakyat atau seniman punya payung hukum untuk kedepannya,” katanya.

Salah satu aktivis Garda Jepara, Rifan, yang  mendampingi PAMMI Jepara dalam audiensi tersebut mengatakan, pihaknya berharap PAMMI Jepara yang mengadu ke DPRD ini segera mendapatkan kejelasan. “Kami juga berharap agar anggota DPRD Jepara bisa memperjuangkan usulan teman-teman PAMMI karena DPRD ini adalah wakil kita,” katanya.

Busro, dari asosiasi pengusaha suond sistem juga mengeluhkan adanya pembatasan pentas dangdut. Pasalnya, dampak dari itu semua menjadikan para penyedia jasa sound sistem juga sepi job sehingga dia pun dan rekannya pengusaha sound syistem merugi bahkan kalo hal ini terus menerus seperti ini dia tidak menampik bakal gulung tikar.