 |
| Wakil Ketua DPRD Jepara Pratikno bersama anggota DRPD dari partai Nasdem Nur Hidayat (kanan) mendatangi kantor Syahbandar Jepara. (KF-089) |
klikFakta.com, JEPARA – Masyarakat di wilayah terluar Kabupaten Jepara yakni Kepulauan Karimunjawa merasakan kelangkaan gas elpigi. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara Pratikno memberikan kritik pedas kepada Pemkab Jepara.
Pasalnya, kelangkaan terjadi akibat tidak ada distribusi elpigi ke Karimunjawa sejak beberapa waktu lalu. Disinyalir tidak adanya pasokan tersebut karena kapal yang biasa mengangkut elpigi tidak mendapatkan ijin berlayar dari pemerintah dalam hal ini Syahbandar.
Alasannya, kapal pengangkut elpigi tidak sesuai aturan. Sedangkan surat dispensasi dari pemerintah provinsi yang sempat diterbitkan, masa berlakunya sudah habis. Pratikno menyesalkan langkah lambat yang dilakukan Pemkab Jepara untuk menyelesaikan problem masyarakat Karimunjawa tersebut.
“Ini kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan makan masyarakat. Seharusnya Pemkab Jepara bisa serius menangani persoalan ini. Jika surat dispensasi berlayar dari Pemprov habis, seharusnya Pemkab Jepara memiliki inisiatif untuk memberikan terobosan agar tidak terjadi kelangkaan elpigi di Karimunjawa,” ujar Pratikno kepada klikFakta.com, Sabtu (6/5/2017).
Lebih lanjut ia menegaskan, Pemkab Jepara harus bertanggung jawab atas persoalan kelangkaan elpigi tersebut. Sebab, pemerintah telah memutuskan pengalihan dari bahan bakar minyak menjadi gas elpigi untuk kebutuhan memasak. Sehingga persoalan kelangkaan ini menjadi tugas dan kewajiban pemerintah dalam mengatasinya.
“Jangan lambat apalagi tutup telinga dan tutup mata. Kami di DPRD Jepara sering mendapatkan keluhan mengenai kelangkaan gas elpigi di Karimunjawa,” tegasnya.
Pratikno didampingi anggota DPRD Jepara lainnya dari partai Nasdem, Nur Hidayat melakukan kunjungan ke kantor Syahbandar Jepara untuk meminta penjelasan atas tidak diberikan ijin pada kapal pengangkut gas elpigi ke Karimunjawa. Keduanya tidak bertemu dengan kepala Syahbandar Jepara, karena hari libur akhir pekan, kemudian mereka diterima oleh petugas piket yang menjaga kantor.
“Karena hari libur, Kepala Syahbandar tidak ada. Akhirnya kami meminta penjelasan melalui saluran telefon. Hasilnya, Syahbandar butuh surat dari pemerintah yang berisi mengenai dispensasi pelayaran kapal yang mengangkut gas elpigi agar nantinya bisa menjadi tanggung jawab bersama,” jelasnya.
Dia menambahkan, kedepan harus ada perencanaan yang jelas mengenai persoalan pendistribusian gas elpigi ke Karimunjawa. Sebab, masalah seperti ini merupakan masalah lama yang belum terselesaikan.
klikFakta.com
